Lambedower.com – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun penuh di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. melalui penandatanganan Executive Order (EO) No. 110, Selasa.
Dalam pernyataannya, Marcos Jr. menegaskan bahwa situasi global saat ini, terutama gejolak di Timur Tengah, telah memicu ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi domestik.
“Situasi ini menimbulkan ancaman yang segera terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” ujarnya.
Kebijakan ini terbilang mengejutkan, karena hanya sehari sebelumnya pemerintah Filipina menyatakan tidak terjadi krisis minyak, melainkan sekadar gangguan harga. Namun, dalam dokumen resmi, pemerintah mengakui kondisi telah berkembang menjadi lebih serius dan berpotensi menekan pasokan energi hingga titik kritis.
Status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan terkoordinasi. Meski belum secara eksplisit menetapkan pembatasan harga bahan bakar, kebijakan ini membuka ruang untuk intervensi jika situasi memburuk.
Sejumlah langkah strategis langsung disiapkan oleh pemerintah, di antaranya optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian beban listrik, penerapan kebijakan penghematan, hingga menjaga stabilitas pasokan dan menekan lonjakan harga.
Perusahaan energi milik negara juga diberi kelonggaran untuk mempercepat pengadaan pasokan, termasuk melakukan pembayaran di muka melebihi batas normal.
Tak hanya sektor energi, pemerintah juga mengaktifkan kebijakan lintas sektor. Kementerian Perhubungan diminta memperluas program transportasi gratis, menambah jam operasional kereta di Metro Manila, serta menyediakan jalur prioritas guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak.
Di sisi lain, pemerintah meluncurkan program UPLIFT (Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport) untuk menjaga stabilitas ekonomi, memastikan distribusi layanan penting, serta melindungi daya beli masyarakat.
Langkah darurat ini tidak lepas dari eskalasi konflik global, termasuk dampak penutupan sebagian jalur strategis Selat Hormuz oleh Iran. Jalur tersebut selama ini menjadi rute penting bagi sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Situasi ini semakin diperparah oleh ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, yang memicu kekhawatiran global terhadap pasokan energi.
Dengan penetapan status darurat ini, pemerintah Filipina berharap dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meredam dampak ekonomi yang lebih luas di tengah krisis global yang terus berkembang. (*)
